Rapat Tripartit, Bupati Berharap Jaga Keharmonisan

Rapat Tripartit, Bupati Berharap Jaga Keharmonisan
Bupati Mesuji Pimpin Rapat Tripartit

MESUJI - Bupati Saply TH memimpin rapat LKS (Lembaga Kerjasama) Tripartit, bertemakan "Memperkuat Kelembagaan Tripartit, Menuju Hubungan Industrialisasi Yang Harmonis", antara Disnakertran, Perwakilan Serikat Pekerja/Buruh dan juga Perwakilan pengusaha (APINDO). Rapat tersebut digelar di Ruang kantor Bupati, Senin (05/07/2021).

Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit sendiri adalah untuk menampung permasalahan yang terjadi antara pekerja dengan perusahan di Kabupaten Mesuji. LKS Tripartit ini adalah forum musyawarah, komunikasi yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur perwakilan pekerja, dan unsur pengusaha dengan tujuan memberikan saran, solusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan.

Dalam rapat tersebut Bupati Mesuji Saply TH mengatakan bahwa diharapkan kepada serikat buruh, ataupun Pengusaha untuk dapat jaga ke harmonisan.

Menurut dinas tenaga kerja Kabupaten Mesuji yaitu Najmul Fikri, S.I.P,  M.I.P juga mengatakan bahwa Lembaga Kerjasama Tripartit hendaknya dapat mengantisipasi permasalahan yang akan muncul antara pekerja dan pengusaha, sehingga nantinya tidak dapat berdampak pada investasi di kabupaten Mesuji. 

"Jika berbicara masalah Tripartit pasti berbicara mengenai investasi, berbicara masalah perusahaan, dan berbicara masalah ekonomi para pekerja yang dapat menunjang kebutuhan hidup para pekerja/buruh ya kan, , ?? maka ini yang harus kita jaga stabilitasnya, " ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut hadir Wakil Bupati Mesuji Hj. Haryati Cendralela S.Sos, Sekertaris Daerah Syamsudin S.Sos dan petugas BPJS Tenaga Kerja, perwakilan pekerja, perwakilan perusahaan (APINDO), dan Kepala Disnaker Kabupaten Mesuji. 

Sebelumnya diketahui, permasalahan antara pekerja atau serikat Buruh SPSI di PT.BSMI Mesuji terhadap Almarhum Wiwin Ardiansyah (Pekerja) yang meninggal karena kecelakaaan kerja pada tahun 2020, yang tak dapat pesangon dari perusahaan terus diperjuangkan.

Dengan dasar tuntutan serikat pekerja SPSI, sesuai UU Cipta Kerja Pasal 81 angka 44 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja Meninggal Dunia, jelas tertulis bahwa, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima,  

Rapat tersebut, menurut informasi yang didapat belum ada titik terang. (AW/Udin)

Mesuji
Udin Komarudin

Udin Komarudin

Previous Article

Satuan Sabhara Polres Mesuji Semprotkan...

Next Article

Apel Gelar Pasukan Ops Aman Nusa II Krakatau...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 50

Postingan Tahun ini: 1645

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 40

Postingan Tahun ini: 1713

Registered: Feb 19, 2021

Ishak

Ishak verified

Postingan Bulan ini: 29

Postingan Tahun ini: 34

Registered: Jul 31, 2021

Ernest Hendri

Ernest Hendri verified

Postingan Bulan ini: 26

Postingan Tahun ini: 2608

Registered: Jul 9, 2020

Profle

Zul Chilalek

Pedagang Ngotot Buka Pasar Sapi Sendiri di Sepandi, Pemdes Gayam 'Gak Mau Tau'
Kembangkan Potensi Desa, Balon Kades Manggalung  Burhan Siap Bangun Kerjasama
Rumah Tongkonan Warga Kena Longsor, Diduga Imbas Proyek PHJD 2021, Ini Komentar Pemuda Torut
Presiden Jokowi: PPKM Level IV Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021

Follow Us

Recommended Posts

Komitmen Pemkab Lambar Menjadikan Kabupaten Berbasis Literasi Telah Membuahkan Hasil
Direktur Utama PLN: Bauran Pembangkit EBT Capai 13 Persen
Pembangunan Infrastruktur Mantap, Bupati Parosil Wujudkan Lampung Barat Hebat dan Sejahtera
Kepala BRIN: Integrasi Litbang Menyiapkan Ibu Kota Baru Akan Segera Dilakukan
Ombudsman  RI Lampung Tindak Lanjut Laporan Dugaan Maladministrasi oleh Kantah Bandar Lampung