JNI, Layangkan Surat Permohonan Informasi Publik Kepada Diskominfo Mesuji

JNI, Layangkan Surat Permohonan Informasi Publik Kepada Diskominfo Mesuji
Diskominfo Kabupaten Mesuji

MESUJI - Perkumpulan Profesi Jurnalis Nasional Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Nasional Indonesia (DPD.JNI) Kabupaten Mesuji, layangkan surat kepada dinas Komunikasi dan Informatika dengan nomor surat: 001/DPD.JNI/IV/2021. Selasa (27/04/2021)

Surat dengan nomor: 001/DPD.JNI/IV/2021,
secara resmi diantarkan langsung oleh ketua Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Nasional Indonesia (DPD.JNI) Kabupaten Mesuji, Udin Komarudin, dan diterima Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik Dinas Kominfo Kabupaten Mesuji, Belly Oscar.

Adapun perihal surat permohonan permintaan yaitu RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan
kegiatan suatu Kementerian/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya ditahun Anggaran 2021,  

Ketua DPD. JNI Kabupaten Mesuji mengatakan guna terwujudnya Pers Nasional yang merdeka, profesional, bermartabat, dan beradab, serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan UU KIP, atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Sementara, Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten Mesuji, Belly Oscar belum dapat memberikan permintaan, nunggu proses, " jelas, Udin Ketua DPD.JNI Kabupaten Mesuji, diruangan kantornya, Desa Simpang Pematang.

Lebih lanjut, dijelaskan alasan melayangkan surat permohonan permintaan RKA-KL. Demi memenuhi kebutuhan informasi yang diperuntukan bagi masyarakat relevan mengenai posisi keuangan dan keseluruhan transaksi yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2021.

"Sangat penting, sebagai landasan hukum yang berkaitan, ' Pertama, Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi, Kedua Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, Ketiga, Pengecualian bersifat ketat dan terbatas, Keempat Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi, " paparnnya.

Harapan dari Perkumpulan Profesi Jurnalis Nasional Indonesia, (DPD.JNI) kabupaten Mesuji, dinas terkait dapat bekerjasama dan segera mengabulkan permohonan tersebut. (Pur/Udin)

Mesuji
Udin Komarudin

Udin Komarudin

Previous Article

Wabup Mesuji Sampaikan LKPJ Bupati Mesuji...

Next Article

Tetapkan Pemenang Seleksi, Menkominfo: Mari...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 50

Postingan Tahun ini: 1645

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 36

Postingan Tahun ini: 1709

Registered: Feb 19, 2021

Ishak

Ishak verified

Postingan Bulan ini: 29

Postingan Tahun ini: 34

Registered: Jul 31, 2021

Ernest Hendri

Ernest Hendri verified

Postingan Bulan ini: 26

Postingan Tahun ini: 2608

Registered: Jul 9, 2020

Profle

Zul Chilalek

Pedagang Ngotot Buka Pasar Sapi Sendiri di Sepandi, Pemdes Gayam 'Gak Mau Tau'
Kembangkan Potensi Desa, Balon Kades Manggalung  Burhan Siap Bangun Kerjasama
Rumah Tongkonan Warga Kena Longsor, Diduga Imbas Proyek PHJD 2021, Ini Komentar Pemuda Torut
Presiden Jokowi: PPKM Level IV Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021

Follow Us

Recommended Posts

Komitmen Pemkab Lambar Menjadikan Kabupaten Berbasis Literasi Telah Membuahkan Hasil
Direktur Utama PLN: Bauran Pembangkit EBT Capai 13 Persen
Pembangunan Infrastruktur Mantap, Bupati Parosil Wujudkan Lampung Barat Hebat dan Sejahtera
Kepala BRIN: Integrasi Litbang Menyiapkan Ibu Kota Baru Akan Segera Dilakukan
Ombudsman  RI Lampung Tindak Lanjut Laporan Dugaan Maladministrasi oleh Kantah Bandar Lampung