Dimanakah Janji BPJS, Dimanakah Pemerintah

Dimanakah Janji BPJS, Dimanakah Pemerintah
Ketua Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Mesuji

MESUJI - BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan sosial pekerja Indonesia, khususnya dalam menyongsong kehidupan pada hari tua dan ketika meninggal dunia saat sedang bekerja. Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) membuat ahli waris, khususnya anak-anak, mempunyai jaminan untuk melanjutkan hidup. Namun sayang dalam perjalanannya ditemukan kejanggalan-kejanggalan perhitungan JKK yang merugikan pekerja, belum terungkap ke publik.

Dimanakah Janji BPJS Ketenagakerjaan, Dimanakah Pemerintah? "Tentang jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang menimpa Wiwin Ardiansyah (18/06/2020) pekerja PT. BSMI Mesuji yang hanya menerima santunan kematian sebesar Rp 5jt,  

Dasar hukum BPJS Ketenagakerjaan adalah UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Tenaga Kerja yang mulai beroperasi 1 Juli 2015, dan PP No. 82 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Peraturan perundangan tentang BPJS Ketenagakerjaan terlihat sempurna, namun pada kenyataannya tidak demikian.

Dalam PP No. 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM diatur manfaat apa saja yang dapat diterima oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan jika peserta misalnya meninggal dunia.

Salah satunya diatur dalam Pasal 25 mengenai santunan kematian dan biaya pemakaman serta beasiswa untuk anak peserta, paling banyak dua orang yang diberikan secara berkala setiap tahun, sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta. Saya hanya akan menyoroti soal santunan JKK dan JKM. 

Persoalan Perhitungan JKK

Apa dasar hitungannya khususnya dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, ketika banyak perusahaan mengalami kesulitan membayar iuran sebagai pemberi kerja.

Ketika peserta meninggal, santunan yang diterima oleh ahli waris ternyata bermasalah atau tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan ketika disampaikan ke pihak BPJS Ketenagakerjaan semua pejabatnya berlindung dengan kalimat "itu sudah by system". Artinya tidak ada ruang untuk komplain bagi ahli waris ketika muncul persoalan atau dispute.

Jika hal seperti ini dibiarkan, maka kerugian peserta BPJS Ketenagakerjaan akan sangat besar secara finansial karena uang yang iuran selama masa kerja tidak kembali secara utuh ke keluarga yang ditinggalkan. Artinya komunikasi dengan BPJS Ketenagakerjaanpun tertutup bagi ahli waris, hanya dengan kalimat "itu sudah by system".

Persoalan Perhitungan JKM

Pasal 34 ayat (1) PP No. 82 Tahun 2019. Manfaat JKM diberikan apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif. 

Santunan yang didapat ahli waris terdiri atas: 
(1) Santunan sekaligus Rp 20 juta diberikan kepada ahli waris peserta. (2) Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp 12 juta diberikan kepada ahli waris peserta. (3) Biaya pemakaman sebesar Rp 10 juta diberikan kepada ahli waris peserta. (4) Beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang telah memiliki masa iur paling singkat tiga tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

Adapun santunan JKK diatur dalam Lampiran III A. 2. d. PP No. 82 Tahun 2019 ditentukan berdasarkan rumus: 60% x 80 x upah sebulan, paling sedikit sebesar manfaat JKM,

Kalau benar BPJS Ketenagakerjaan melakukan perhitungan tidak sesuai dengan Lampiran III A. 2. d. PP No. 82 Tahun 2019, patut diduga BPJS Ketenagakerjaan melakukan cidera janji mengarah pada tindakan pidana yang merugikan ahli waris. Untuk itu mohon KPK, Bareskrim, dan Kejaksaan memanggil Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk dimintai keterangan tentang dasar perhitungan JKK dan JKM yang tidak sesuai Lampiran III A. 2. d. PP No. 82 Tahun 2019 tersebut - -kecuali ada peraturan perundangan lain di mana faktor pengalinya bukan upah per bulan, tetapi upah "sebulan terakhir". Dan Jika Pihak Perusahaan yang lakukan pelanggararan, harap pemerintah setempat bersikap tegas pada perusahaan Nakal.


MESUJI, 02 Juli 2021

Udin Ketua JNI Mesuji

Mesuji
Udin Komarudin

Udin Komarudin

Previous Article

Hanya Terima Santunan Kematian Rp 5 JT,...

Next Article

Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 50

Postingan Tahun ini: 1645

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 40

Postingan Tahun ini: 1713

Registered: Feb 19, 2021

Ishak

Ishak verified

Postingan Bulan ini: 29

Postingan Tahun ini: 34

Registered: Jul 31, 2021

Ernest Hendri

Ernest Hendri verified

Postingan Bulan ini: 26

Postingan Tahun ini: 2608

Registered: Jul 9, 2020

Profle

Zul Chilalek

Pedagang Ngotot Buka Pasar Sapi Sendiri di Sepandi, Pemdes Gayam 'Gak Mau Tau'
Kembangkan Potensi Desa, Balon Kades Manggalung  Burhan Siap Bangun Kerjasama
Rumah Tongkonan Warga Kena Longsor, Diduga Imbas Proyek PHJD 2021, Ini Komentar Pemuda Torut
Presiden Jokowi: PPKM Level IV Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021

Follow Us

Recommended Posts

Komitmen Pemkab Lambar Menjadikan Kabupaten Berbasis Literasi Telah Membuahkan Hasil
Direktur Utama PLN: Bauran Pembangkit EBT Capai 13 Persen
Pembangunan Infrastruktur Mantap, Bupati Parosil Wujudkan Lampung Barat Hebat dan Sejahtera
Kepala BRIN: Integrasi Litbang Menyiapkan Ibu Kota Baru Akan Segera Dilakukan
Ombudsman  RI Lampung Tindak Lanjut Laporan Dugaan Maladministrasi oleh Kantah Bandar Lampung