Dikira Cukup Suket Tidak Mampu Alih BPJS, Ternyata Nolak Kalau Masih Ada Tunggakkan

Dikira Cukup Suket Tidak Mampu Alih BPJS, Ternyata Nolak Kalau Masih Ada Tunggakkan
Kantor BPJS Kabupaten Mesuji

MESUJI-Setelah beberapa lama program BPJS berjalan, muncul beberapa pikiran untuk berhenti BPJS dengan berbagai alasan. Sistem penggalangan dana BPJS bersifat gotong royong yaitu bersama-sama mengumpulkan dana untuk keperluan medis saat diperlukan. 

Nah, banyak juga yang ingin berhenti karena belum merasakan manfaat BPJS dalam waktu singkat sehingga mereka merasa rugi telah membayar iuran BPJS dengan rutin. Adapun alasan karena biaya iuran yang semakin mahal, dan ada beberapa keluarga yang turun tingkatan kelas menjadi kelas bawah atau kelas keluarga tidak mampu sehingga memutuskan untuk berhenti membayar.

Senin pagi(23/11), ada beberapa warga kabupaten Mesuji, yang mengadu bahwa dirinya, ditolak oleh Kantor BPJS, yang hendak pengajuan pembuatan BPJS PBI(KIS). Salah satunya warga tersebut berinisial (UD) yang tak ingin disebut jelas namanya, memaparkan kejadian dan sangat kecewa dengan penolakkan tersebut, dengan alasan pihak BPJS, selama masih memiliki tunggakkan di BPJS mandiri, belum bisa mendaftar ke BPJS PBI (KIS), karena memang sistemnya menolak. 

"Dikira saya, karena memang sesuai petunjuk, dari Desa, Kecamatan, dan Dinas sosial, jika ingin membuat BPJS PBI (KIS) harus membuat surat keterangan Keluarga Tidak mampu secara bertahap, melalui Desa, Kecamatan, dan Dinas Sosial, bisa mengajukan, BPJS PBI (KIS), ternyata memang tidak bisa (Nolak) jika masih ada tunggakkan di BPJS Mandiri, " ungkap (UD), tarik nafas panjang, terebah lemas di kantor DPD. JNI Kabupaten Mesuji.

Lebih lanjut, (UD) menjelaskan, ketidak mampuhannya, dan sudah berhenti membayar BPJS mandiri ini sudah selama dua tahun, sesuai keterangan pihak BPJS besar tunggakkannya, sudah mencapai Rp. - +7 Jutaan dan ini tidak bisa diberhentikan alias hutang lancar, dengan kondisinya saat ini, mengakui sudah tidak mampu, membayar, dan ingin meminta perlindungan jaminan kesehatan Nasional (JKN) tetap dimilikinya, dengan alih BPJS ke PBI (KIS), tapi begitulah aturannya, tetap nolak.

Penolakkan pihak BPJS untuk permohonan BPJS PBI(KIS) pada intinya, selama masih memiliki tunggakkan di BPJS mandiri, apapun alasannya belum bisa alih BPJS ke PBI (KIS). Hal ini diperkuat hasil klrafikasi Dinas sosial Kabupaten Mesuji, Kepala Dinas Gunarso mengatakan yang BPJS mandiri kalau mau pindah ke BPJS PBI(KIS) harus melunasi tunggakannya dulu itu aturannya,

"Kami tidak bisa intervensi setelah clear(Selesai) baru daftar BPJS PBI(KIS) dengan syarat suket(Surat Keterangan) tidak mampu KK dan KTP pengantar desa, Kecamatan bawa kedinsos proses diutamakan, "jelasnya.

Saat ini beberapa warga yang sudah turun kelas, menjadi kelas bawah (Warga tidak mampu) berharap pemerintah daerah, provinsi dapat mendorong keinginannya kepusat Presiden Joko Widodo, melalui bidangnya menteri Sosial, untuk merubah aturan BPJS, agar rakyat kecil tidak mampu (Turun kelas) masih menikmati haknya yaitu perlindungan jaminan kesehatan nasional(JKN), tanpa dibebankan atas tunggakkan BPJS mandiri yang tetap terhitung hutang lancar, sehingga memblok sistem pemohon BPJS PBI(KIS).(Che)

Mesuji Lampung
Udin Komarudin

Udin Komarudin

Previous Article

Syukuran Ultah Ke-17, SMKN 1 Simpang Pematang...

Next Article

Inilah yang Dimaksud Fitrah Diri

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 50

Postingan Tahun ini: 1645

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 42

Postingan Tahun ini: 1715

Registered: Feb 19, 2021

Ishak

Ishak verified

Postingan Bulan ini: 30

Postingan Tahun ini: 35

Registered: Jul 31, 2021

Ernest Hendri

Ernest Hendri verified

Postingan Bulan ini: 26

Postingan Tahun ini: 2608

Registered: Jul 9, 2020

Profle

Zul Chilalek

Pedagang Ngotot Buka Pasar Sapi Sendiri di Sepandi, Pemdes Gayam 'Gak Mau Tau'
Kembangkan Potensi Desa, Balon Kades Manggalung  Burhan Siap Bangun Kerjasama
Rumah Tongkonan Warga Kena Longsor, Diduga Imbas Proyek PHJD 2021, Ini Komentar Pemuda Torut
Presiden Jokowi: PPKM Level IV Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021

Follow Us

Recommended Posts

Komitmen Pemkab Lambar Menjadikan Kabupaten Berbasis Literasi Telah Membuahkan Hasil
Direktur Utama PLN: Bauran Pembangkit EBT Capai 13 Persen
Pembangunan Infrastruktur Mantap, Bupati Parosil Wujudkan Lampung Barat Hebat dan Sejahtera
Kepala BRIN: Integrasi Litbang Menyiapkan Ibu Kota Baru Akan Segera Dilakukan
Ombudsman  RI Lampung Tindak Lanjut Laporan Dugaan Maladministrasi oleh Kantah Bandar Lampung